KEPUTUSAN TENTANG PEMILIHAN CALEG DI RUBAH

MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) MEMUTUSKAN CALEG PADA PEMILU 2009 DITENTUKAN MELALUI SISTEM SUARA TERBANYAK. BUKAN BERDASAR NOMOR URUT. BISA JADI, INI KABAR GEMBIRA BAGI CALEG YANG MENDAPAT URUTAN BUNCIT. NAMUN, INI SEPERTINYA MENJADI BERITA TAK SEDAP BAGI YANG MEMEGANG NOMOR URUT 1.
PUTUSAN MK ITU MENGABULKAN UJI MATERI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILANDAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. MENURUT MK, PASAL 214 INKONSTITUSIONAL KARENA BERTENTANGAN DENGAN SUBSTANSI KEDAULATAN RAKYAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UUD 1945.

''SEHINGGA, MK MENYATAKAN PASAL 214 HURUF A, B, C, D ,DAN E UU NO 10/2008 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD, BERTENTANGAN DENGAN UUD RI 1945. SELANJUTNYA, MENYATAKAN PASAL 214 HURUF A, B, C,D, DAN E UU NO 10/2008 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT,'' UJAR KETUA MK MACHFUD MD SAAT MEMBACAKAN PUTUSAN DI GEDUNG MK, KEMARIN (23/12).

MAHFUD MENYEBUT, DALIL PEMOHON SEPANJANG MENGENAI PASAL 214 HURUF A, B, C, D, E UU 10/2008 ADALAH SANGAT BERALASAN. SEHINGGA MK MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON . ''JADI MEMANG HARUS MENETAPKAN ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN SUARA TERBANYAK,'' KATANYA. UJI MATERI UU PEMILU INI DIAJUKAN OLEH CALON LEGISLATIF DARI PDI PERJUANGAN MUHAMMAD SOLEH, DAN KAWAN-KAWAN. UJI MATERI INI JUGA DIAJUKAN OLEH SUTJIPTO.

SUTJIPTO ADALAH SALAH SEORANG CALEG PARTAI DEMOKRAT YANG MERASA DIRUGIKAN DENGAN SISTEM PENENTUAN CALEG TERPILIH BERDASARKAN NOMOR URUT. DALAM PERMOHONANNYA, SOLEH CS MEMINTA PASAL 55 AYAT (2) DAN PASAL 214 HURUF A, B, C, D, E UU PEMILU DINYATAKAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28D AYAT (3) DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945.

INTI PASAL 214 ADALAH MENYATAKAN CALEG DPR, DPD DAN DPRD TERPILIH DITENTUKAN BERDASARKAN CALON YANG MEMPEROLEH SUARA SEKURANG-KURANGNYA 30 BILANGAN DARI BILANGAN PEMBAGI PEMILIH (BPP), JIKA CALON YANG MEMENUHI SYARAT MELEBIHI JUMLAH KURSI, MAKA KURSI DIBERIKAN PADA CALON DENGAN NOMOR URUT KECIL.

''MK MEMPERTIMBANGKAN KETENTUAN PASAL 214 YANG MENYATAKAN BAHWA CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH ADALAH CALON YANG MENDAPAT SUARA DI ATAS 30 PERSEN DARI BPP ATAU MENEMPATI NOMOR URUT LEBIH KECIL, BERTENTANGAN DENGAN MAKNA SUBSTANTIF DENGAN PRINSIP KEADILAN,'' TEGAS MAHFUD.

MAHFUD MENAMBAHKAN, PELAKSANAAN PUTUSAN MK TIDAK AKAN MENIMBULKAN HAMBATAN YANG PELIK KARENA PIHAK TERKAIT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SUDAH MENYATAKAN SIAP MELAKSANAKAN PUTUSAN MK. ''WALAU TANPA REVISI UNDANG-UNDANG MAUPUN PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG.

KPU BESERTA JAJARANNYA DAPAT MENETAPKAN CALON TERPILIH BERDASARKAN PUTUSAN MK DALAM PERKARA INI,'' TERANG MAHFUD. MANTAN ANGGOTA DPR INI MENAMBAHKAN, JIKA PASAL PASAL 214 DITERAPKAN, MAKA JIKA ADA DUA ORANG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT 30 PERSEN BILANGAN PEMILIH PEMBAGI, MAKA PENENTUAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN NOMOR URUT TERKECIL. ''HAL ITU YANG TIDAK ADIL.

CALON YANG SUARA RAKYATNYA PALING BANYAK BISA DIKALAHKAN OLEH CALON YANG SUARA RAKYATNYA LEBIH KECIL,'' JELASNYA. MAHFUD OPTIMISTIS, KPU AKAN SIAP MELAKSANAKAN PUTUSAN INI. APALAGI, PADA SIDANG PLENO DI MAHKAMAH KONSTITUSI PADA 12 DESEMBER LALU, KPU SUDAH MENYATAKAN SIAP DAN AKAN MELAKSANAKAN PUTUSAN MAHKAMAH JIKA HARUS MENETAPKAN ANGGOTA LEGISLATIF DENGAN SUARA TERBANYAK.

''KARENA ITU, MK MEMERINTAHKAN PEMUATAN PUTUSAN INI DALAM BERITA NEGARA RI SEBAGAIMANA MESTINYA,'' TERANG MAHFUD. SEBELUMNYA, PEMOHON, SOLEH (CALEG DPRD JAWA TIMUR UNTUK DAPIL I, DARI PARTAI PDIP DENGAN NOMOR URUT 7) MENGATAKAN, KEPUTUSAN MENGAJUKAN GUGATAN KE MK KARENA EFISIENSI WAKTU MENGINGAT MASA PEMILU YANG MAKIN DEKAT. SOLEH JUGA YAKIN BISA MEMENANGKAN GUGATAN PASAL UU PEMILU TERSEBUT.

SEBAB, PEMERINTAH SEJAK AWAL MENYEPAKATI PENENTUAN CALEG TERPILIH DENGAN MEKANISME SUARA TERBANYAK. BAHKAN, HAL ITU DILONTARKAN LANGSUNG OLEH PRESIDEN SBY. ''SAYA MEMINTA PENGUJIAN PASAL 55 DAN 214 KARENA MENGATUR MENGENAI PENETAPAN CALON YANG SAMA-SAMA MEMPEROLEH SUARA LEBIH DARI 30 PERSEN DIPUTUSKAN BERDASARKAN NOMOR URUT.

IA MENILAI ITU TIDAK ADIL. MISAL SAYA BERADA DI NOMOR 7 MENDAPAT 99 PERSEN, TAPI BISA KALAH DENGAN CALON YANG NOMOR 1 YANG HANYA MENDAPAT SUARA 30 PERSEN LEBIH SEDIKIT,'' KATANYA.
SEMENTARA, MESKI MK MEMUTUSKAN MENGABULKAN PERMOHONAN UJI MATERI UU PEMILU, NAMUN, SATU HAKIM MK, YAKNI MARIA FARIDA, PUNYA PENDAPAT BERBEDA.

MARIA BERPENDAPAT BERBEDA DENGAN HAKIM-HAKIM KONSTITUSI LAIN SAAT MEMUTUSKAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG PEMILU. MARIA TIDAK SETUJU PASAL 214 DINYATAKAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

MENURUT MARIA, PENETAPAN CALON TERPILIH SEPERTI DIATUR DALAM PASAL 214 UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2008 MERUPAKAN TINDAKAN AFIRMATIF DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELUANG BAGI KETERPILIHAN CALON PEREMPUAN. OLEH KARENA ITU, PENETAPAN PENGGANTIAN DENGAN SUARA TERBANYAK AKAN MENIMBULKAN INKONSISTENSI TERHADAP TINDAKAN AFIRMATIF TERSEBUT.

''DENGAN MEMBATALKAN PASAL 214 HURUF A SAMPAI E, MAKA PENETAPAN CALON TERPILIH DILAKUKAN BERDASARKAN SIAPA YANG MERAIH SUARA TERBANYAK. AKIBATNYA, SISTEM ZIPPER YAKNI SISTEM DI MANA PARTAI MENEMPATKAN MINIMAL SATU PEREMPUAN DI ANTARA TIGA CALON, MENJADI TIDAK BERGUNA,'' KATANYA BERALASAN.

SEMENTARA, BEBERAPA PARTAI YANG MENGAJUKAN UJI MATERI UU PILPRES BERHARAP MK AKAN MEMBERI PUTUSAN YANG ADIL. ''KAMI BERHARAP MK BISA BERSIKAP BIJAK DAN ADIL DALAM MEMUTUSKAN UJI MATERI UU PILPRES INI,'' UJAR KETUA UMUM HANURA WIRANTO DI GEDUNG MK, KEMARIN. DIA JUGA MENGATAKAN, JIKA MK MEMPERHATIKAN MATERI GUGATAN, MAKA MK PASTI MENGABULKAN GUGATAN. ''UU PILPRES BERTENTANGAN DENGAN UUD, PROSES BERDEMOKRASI,'' TAMBAHNYA.

DIANTARA PARTAI YANG MENGAJUKAN UU PILPRES ADALAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA), PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (PIS), PARTAI BULAN BINTANG DAN PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP). ''GUGATAN INI MERUPAKAN BENTUK PERJUANGAN PARTAI HANURA UNTUK KEPENTINGAN BANGSA AGAR TAK TERJEBAK DALAM STATUS QUO. INI PERJUANGAN BAGI NEGERI INI UNTUK PERUBAHAN YANG BAIK DAN TIDAK TERJEBAK DALAM STATUS QUO,'' TAMBAHNYA.

SECARA TERPISAH, KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM ANDI NURPATI MENYATAKAN MENERIMA HASIL PUTUSAN MK TERSEBUT. SEJAK SEBELUM PUTUSAN DILAKUKAN, KPU TELAH MENYATAKAN AKAN MELAKSANAKAN APAPUN PUTUSAN MK. "BAGI KPU INI SAMA SEKALI TIDAK MENGGANGGU TAHAPAN PEMILU," UJAR ANDI.

MESKI BEGITU, DENGAN SISTEM SUARA TERBANYAK, KPU BELUM MERUMUSKAN BAGAIMANA MEKANISME PENETAPAN SUARA TERSEBUT. SATU PERTANYAAN YANG MUNCUL ADALAH, APABILA PEMILIH MENANDAI NAMA PARTAI, AKAN DIKEMANAKAN SUARA TERSEBUT? "POSISI SEPERTI ITU BUKAN WEWENANG KAMI. KAMI AKAN KONSULTASI DULU KEPADA MK DAN JUGA DPR," TERANGNYA.

DIREKTUR EKSEKUTIF LIMA RAY RANGKUTI MENAMBAHKAN, KEPUTUSAN MK TERSEBUT PRAKTIS AKAN MERUBAH SEGALA TATA ATURAN PENETAPAN CALON TERPILIH. DENGAN MEMILIH SUARA TERBANYAK, OTOMATIS ATURAN UNTUK MENANDAI TANDA GAMBAR PARTAI HARUS DIHAPUS. "MENANDAI PARTAI MENJADI TIDAK BERLAKU," TERANG RAY.

PRAKTIS, DENGAN SUARA TERBANYAK, DPR HARUS MERUBAH ATURAN YANG ADA. YANG PERTAMA, DPR HARUS MENETAPKAN ATURAN BARU TERKAIT TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA. SELANJUTNYA, DPR WAJIB MERUMUSKAN ATURAN BARU TERKAIT TATA CARA PENETAPAN CALON TERPILIH. "PERTANYAANNYA DI SINI, DENGAN WAKTU SAAT INI APAKAH CUKUP," UJARNYA.

DIA MENAMBAHKAN, ATURAN PENETAPAN SUARA TERBANYAK TERSEBUT IBARAT DUA SISI MATA UANG. DI SATU SISI, SUARA TERBANYAK MAMPU MEMINIMALISASI POTENSI PEMUNGUTAN ULANG. NAMUN, ATURAN SUARA TERBANYAK JUGA BERPOTENSI PENGGELEMBUNGAN SUARA. "SUARA CALEG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT BISA JADI AKAN DIJUAL KEPADA CALEG LAIN," UJARNYA MENGINGATKAN.(YUN/BAY/JPNN)




ISI PASAL 214 UU PEMILU YANG DITOLAK MK

• HURUF A "CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, DPRD
PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DITETAPKAN
BERDASARKAN CALON YANG MEMPEROLEH SUARA
SEKURANG-KURANGNYA 30% (TIGA PULUH PERSERATUS) DARI
BPP";

• HURUF B "DALAM HAL CALON YANG MEMENUHI
KETENTUAN HURUF A JUMLAHNYA LEBIH BANYAK DARIPADA
JUMLAH KURSI YANG DIPEROLEH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU, MAKA KURSI DIBERIKAN KEPADA CALON YANG
MEMILIKI NOMOR URUT LEBIH KECIL DI ANTARA CALON YANG
MEMENUHI KETENTUAN SEKURANG-KURANGNYA 30% (TIGA PULUH
PERSERATUS) DARI BPP";

• HURUF C "DALAM HAL TERDAPAT DUA CALON ATAU
LEBIH YANG MEMENUHI KETENTUAN HURUF A DENGAN PEROLEHAN
SUARA YANG SAMA, MAKA PENENTUAN CALON TERPILIH
DIBERIKAN KEPADA CALON YANG MEMILIKI NOMOR URUT LEBIH
KECIL DI ANTARA CALON YANG MEMENUHI KETENTUAN
SEKURANG-KURANGNYA 30% (TIGA PULUH PERSERATUS) DARI
BPP, KECUALI BAGI CALON YANG MEMPEROLEH SUARA 100%
(SERATUS PERSERATUS) DARI BPP";

• HURUF D "DALAM HAL CALON YANG MEMENUHI
KETENTUAN HURUF A JUMLAHNYA KURANG DARI JUMLAH KURSI
YANG DIPEROLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, MAKA
KURSI YANG BELUM TERBAGI DIBERIKAN KEPADA CALON
BERDASARKAN NOMOR URUT";

• HURUF E "DALAM HAL TIDAK ADA CALON YANG
MEMPEROLEH SUARA SEKURANG-KURANGNYA 30% (TIGA PULUH
PERSERATUS) DARI BPP, MAKA CALON TERPILIH DITETAPKAN
BERDASARKAN NOMOR URUT"

Dikutip dari TIMOREXPRES.COM